Dakwaan Lince Linawati, Penasihat Hukum: Eksepsi Uraian Surat Dakwaan Tidak Cermat

Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang dalam perkara kasus penggelapan yang tertuang dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 atas nama terdakwa Lince Linawati digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No 7, Kota Tangerang-Provinsi Banten, Rabu (15/07/2020).

Penasihat Hukum Terdakwa Lince Linawati terdiri dari Zainal Effendi SH,M.Si, Arman Suparman SH,MH dan Muhamad Fajar SH keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang (Foto: WartaKan.ID)

Penasihat Hukum terdakwa atas nama Lince Linawati menyampaikan keberatan (eksepsi) sebagai berikut, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini, dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan, uraian surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

“Sejumlah kejanggalan atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dian Eka Lestari pada persidangan sebelumnya. Ada tiga poin keberatan (eksepsi) yang dibacakan, salah satunya tentang gugatan banding perdata Lince Linawati yang belum berkekuatan hukum tetap (incraht),” ujar Fajar kepada WartaKan.ID, Rabu (15/07/2020).

Lebih lanjut, dikatakan Fajar, pihak Penasihat Hukum mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) No 1 Tahun 1956, Pasal 1. Dalam keberatan (eksepsi) yang kami sampaikan perkara pidana ini tidak bisa dijalankan, dikarenakan harus menunggu incraht dari perkara perdatanya.

Pada tanggal 15 juni 2020 dalam putusan perkara perdata, Lince Linawati dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan putusan hukuman mengembalikan uang kepada Dahliyanti selaku penggugat sebesar Rp 3.001.585.000. Atas putusan tersebut, Lince Linawati mengajukan banding hanya berselang satu hari sejak keluarnya hasil putusan perkara perdata.

BACA JUGA:

“Terkait poin kedua dinilai sangat fatal yakni menyoal tidak diberikannya tanggal, bulan dan tahun dalam penyusunannya. Ini sangat fatal karena menyangkut hukum acara yang merujuk pada Pasal 143 KUHAP, yang mana dakwaan itu harus jelas penetapan waktunya. Agar Majelis Hakim bisa mempertimbangkan keberatan (eksepsi) yang disampaikan,” kata Fajar.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dian Eka Lestari SH,MH membantah kalau pihaknya dinilai terburu-buru untuk membuat dakwaan.

“Gak lah, karena ini perkara kan, penangganannya dari pihak Kejagung, karena prosesnya wilayah kabupaten, jadi kita tinggal terima saja. Kalau pidananya ini sudah lama, jadi kalau dibilang terburu-buru gak,” tukasnya.***

Laporan: AMIR HIDAYAT (Redaktur Tangerang Raya)